Indonesia   |   Inggris

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Usulkan Konsep Organisasi Intergovernmental, Indonesia Rangkul Negara Eks. CAPSA


Foto Artikel

Bangkok - Konsep organisasi ini ditawarkan oleh Delegasi RI pada pertemuan dengan negara-negara eks Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) pada 30 Mei 2019 di Ruang Rapat B Lantai 1 Gedung UNESCAP. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri dan Kepala Bagian Regional Biro KLN Kementerian Pertanian. Hadir dalam pertemuan ini Dr. Sahat Pasaribu, Peneliti Utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian, selaku perumus organisasi internasional antarpemerintah (intergovernmental organization) pengganti CAPSA. Sementara dari negara eks CAPSA, 8 dari 9 negara hadir yaitu Bangladesh, Cambodia, Malaysia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, dan Indonesia. Hanya Papua New Guinea, anggota eks CAPSA yang tidak hadir. Cambodia hadir selaku anggota baru eks. CAPSA karena keterlibatannya dalam kegiatan CAPSA.

Pertemuan diawali dengan pemaparan concept note organinasi baru oleh Dr Sahat Pasaribu yang berisi: kronologi proses transisi CAPSA mulai dari tahun 2017 sampai saat ini, latar belakang rumusan substansi organisasi baru, usulan nama organisasi baru, yaitu Sustainable Agriculture and Inclusive Rural Development (SAIRD) berikut struktur organisasinya, serta visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program kerja, outcome, dan pengelolaan keuangan.

Dalam pertemuan ke 13 Governing Council CAPSA di Bangkok, 13 Desember 2017 telah diputuskan bahwa CAPSA akan menghentikan kegiatannya per 1 Juli 2018 dan menggantikannya dengan intergovernmental organization diluar sistem UN. Indonesia akan memimpin peralihan ini dan membentuk organisasi internasional sejenis yang baru. Dalam SIdang Tahunan ESCAP ke 74 (10 Mei 2018), keputusan diatas diumumkan secara resmi.

Pada pertemuan konsultasi selanjutnya di Sekretariat ESCAP (25 Juni 2018) antara Indonesia dengan negara-negara eks CAPSA telah disepakati bahwa Indonesia diberi mandat untuk melanjutkan pembentukan organisasi internasional yang baru dengan merumuskan bentuk organisasi dengan kelengkapan legal formalnya serta dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh Executive Committee (terdiri dari negara-negara eks CAPSA). Keanggotaan organisasi baru ini nantinya diharapkan sekitar 12-15 negara dari wilayah Asia Pacific dan membuka keanggotaan asosiatif dengan negara-negara diluar kawasan Asia Pacific.

Pada sesi diskusi, negara-negara anggota menyoroti:

-          Pakistan: kecukupan biaya operasional sebesar USD 300.000 dan estimasi kontribusi dari negara anggota untuk memulai organisasi ini

-          Sri Lanka: Kebutuhan dasar dari struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan cakupan program kerja yang sepertinya masih terlalu luas

-          Thailand: Kontribusi sukarela atau wajib dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan Indonesia

-          Bangladesh: (a) Terdapat 3 kementerian yang terkait dengan organisasi baru ini, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, namun focal point tetap di kementerian pertanian; dan (b) Untuk memudahkan komunikasi, surat-menyurat dll dapat dilakukan melalui divisi kerjasama internasional yang selanjutnya akan mengkoordinasikan kegiatan pada ketiga kementerian tersebut.

-          Philippines: (a) Bagaimana pembiayaan untuk program kerja dan proyek; (b) Bagaimana hubungan organisasi baru ini dengan UNESCAP dan apakah cakupan kegiatan organisasi baru ini adalah penelitian, berbagi pengetahuan, dan perumusan kebijakan; (c) Disarankan untuk mempertajam outcome dan output berdasarkan program kerja untuk periode 3 tahun pertama; dan (d) Isu pertanian berkelanjutan di daerah pedesaan yang diangkat organisasi ini sudah tepat karena merupakan isu utama di semua negara anggota.

Pada kesempatan ini, Delri juga menyampaikan bahwa concept note ini, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sudah pernah disirkulasikan ke negara anggota eks CAPSA pada tahun 2018, namun dari 8 negara selain Indonesia, hanya Philippines yang merespon.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah Indonesia c.q. Kementerian Pertanian diminta untuk mengirimkan ulang concept note tersebut melalui alamat email delegasi yang hadir untuk diteruskan ke instansi terkait. Tanggapan atas concept note ini diharapkan dapat diterima oleh Indonesia pada akhir Juli 2019.

Dalam proses transisi ini, Indonesia, khususnya Kementeriaj Pertanian dengan Kementeruan Luar Negeri akan berkoordinasi dengan sekretariat UNESCAP, terutama dalam menyiapkan charter, aturan dan peraturan (rules and regulations), serta menyusun dokumen legal dan tata kelola (management and legal documents) organisasi baru bersama konsultan internasional dengan memanfaatkan sisa dana eks CAPSA sebesar USD 117.519 yang saat ini masih di bawah otoritas kantor pusat PBB di New York. Dalam kaitan ini, Indonesia juga telah menyiapkan tim task force di dalam negeri yang keanggotannya terdiri dari wakil-wakil K/L yang relevan untuk membantu merumuskan organisasi internasional baru ini.

Dalam pertemuan ini, Indonesia juga menyampaikan kesediaan untuk mengadakan temu kerja/workshop dengan mengundang perwakilan instansi terkait dari negara anggota yang menjadi negara inisiator organisasi ini untuk memfinalkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam pembentukan organisasi internasional baru.


Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung A
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550
Telp : +62 21 780 4117
Mobile : +62821 1089 7194
humas@pertanian.go.id