Anggaran Bukan Untuk Alokasi Organisasi Saja

Paradigma bahwa kehadiran pemerintah terhadap masyarakat dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan menjadikan penyelenggara negara baik pusat maupun daerah selalu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang hanya berkutat kepada masalah organisasi di satuan kerja seperti apakah boleh DAK untuk beli mobil, perbaikan kantor dll. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono, di Bandung pada acara Rapat Regional DAK Tahun 2014.

Sekjen menekankan kepada para pejabat daerah bahwa ada jaminan dari program/kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di DAK di dedikasikan kepada kebutuhan masyarakat dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi petani.

Jika Ada Yang Menjanjikan Alokasi DAK, Laporkan ke Sekjen dan Kepala Biro Perencanaan

Sekjen juga menghimbau ulang bahwa jika ada pejabat di pusat yang menjanjikan dapat membantu mengatur jumlah alokasi DAK untuk Kabupaten/Kota segera laporkan ke Sekjen, sambil mendiktekan nomor telepon genggamnya kepada para peserta. Naik turunnya alokasi penerimaan daerah terkait DAK karena Kementan sudah menerpkan punishment terhadap daerah yang pelaksanaannya tidak dilaporkan realisasi anggaran dan fisiknya.

Trust (kepercayaan) menjadi kata kunci antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan perencanaan DAK,untuk mengetahuinya indikator pelaporan dari daerah adalah salah satu yang menjadi alat pengukur trust. Jika daerah yang telah mendapatkan alokasi DAK bidang pertanian namun tidak ada laporannya, tentu saja akan mengurangi tingkat kepercayaan pusat terhadap daerah tersebut sehingga penerapan punishment adalah cara terbaik yang dilakukan. (TW/Dama)