Indonesia   |   Inggris

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Sekjen Harapkan Implementasi Refocusing Anggaran Lebih Masif


Foto Artikel

 CIAWI - Perencanaan dari sebuah instansi pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar pada implementasi apa yang dicita-citakan dari tujuan instansi tersebut, seberapa jauh kegiatan berdampak pada tingkat masyarakat secara menyeluruh. Kajian objektif tersebut diungkapkan Sekertaris Jenderal, Hari Priyono, ketika memberikan arahan pada pertemuan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran lingkup Kementan TA.2016 yang dilaksanakan di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (PPMKP), Ciawi, Selasa (28/07)

Pada kesempatan tersebut Sekjen berharap kepada masing-masing eselon I agar dapat melihat kembali kegiatan yang paling potensial untuk mendukung percepatan swasembada pangan pada Rencana Kerja dan Anggaran - Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2016 dengan melakukan refocusing terhadap kegiatan yang tidak signifikan dampaknya pada peningkatan produksi dengan basis kawasan.
 
“Kepada para pejabat yang hadir, sekertaris direktorat, sekertaris badan, kepala biro dan para kepala bagian agar kegiatan-kegiatan berskala kecil dan terpecah-pecah agar dihapus serta dialihkan utk kegiatan lain yg lebih dibutuhkan untuk mendongkrak target peningkatan produksi”, ungkap Sekjen.
 
Sekjen menyampaikan, percepatan pelaksanaan kegiatan semestinya dapat segera diprioritaskan dan dilakukan apabila kesiapan petani, volume, kegiatan per-wilayah dan kebutuhan kelompok tani sudah terdata dengan baik, agar perencanaan benar-benar berdampak pada kemajuan di lapangan.
 
Sekjen kembali menitipkan kepada peserta koordinasi dan singkronisasi tersebut agar dilakukan pengecekan secara jeli dari kebutuhan alat mesin pertanian sesuai dengan kondisi di lapangan. Contoh yang diungkapkan Sekjen bahwa di pulau Jawa lebih membutuhkan transplanter dan combine harvester, sedangkan di luar pulau Jawa lebih membutuhkan traktor roda empat dan traktor roda dua sesuai kondisi lapangan.
 
Evaluasi terhadap pedoman umum, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang diterbitkan oleh eselon I pun diharapkan oleh Sekjen agar tidak dibuat batasan yang menyebabkan kegiatan dilapangan sulit dilaksanakan, namun kejelasan petunjuk teknis tetapi menggunakan pedoman umum yang lebih rinci, agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
 

Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung A
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550
Telp : +62 21 780 4117
Mobile : +62821 1089 7194
humas@pertanian.go.id