Indonesia   |   Inggris

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Pemerintah dan Badan PBB di Indonesia Sepakat Menjadikan UNPDF sebagai Dasar Kerjasama


Foto Artikel

 Jakarta (19/12/2018)- Kesepakatan ini diambil dalam sidang Indonesia United Nations Coordination Forum – Working Group I (IUNCF – WG I) yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 14 Desember 2018 lalu. United Nations Partnership for Development Framework (UNPDF) sendiri merupakan kerangka kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga PBB yang beroperasi di Indonesia, seperti UNDP, FAO, IFAD, ILO, UNEP, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UN-OCHA, UNOPS, WFP, dan WHO. 

Kerangka tersebut berisi komitmen untuk mencapai 4 target (outcome) UNPDF, yaitu:
1. Pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, serta penciptaan mata pencaharian dan pekerjaan yang layak (Poverty reduction, equitable sustainable development, livelihoods and decent work);
2. Akses yang beradilan untuk layanan sosial dan perlindungan sosial (Equitable access to social services and social protection);
3. Kelestarian lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap guncangan (Environmental sustainability and enhanced resilience to shocks);
4. Peningkatan tata pemerintahan dan akses yang adil terhadap keadilan untuk semua (Improved governance and equitable access to justice for all)
Semua target UNPDF tersebut telah sejalan dengan priritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Setiap lembaga PBB di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan strategi kemitraan yang terkait bersama-sama dengan mitra nasionalnya. Selain itu, UNPDF ini mendorong adanya program bersama antar lembaga UN dan antar kementerian/lembaga. 
Selain itu, pertemuan WG I ini juga sepakat untuk: (i) memperkuat mekanisme kaji ulang kedua pihak bersama terhadap program PBB di Indonesia, (ii) menindaklanjuti pembahasan isu-isu tematik yang menjadi kepentingan bersama melalui komunikasi lebih lanjut, (iii) mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak PBB di Indonesia terkait pengaturan paska Resolusi 72/279 mengenai United Nations Development System (UNDS) yang baru, serta (iv) menekankan pentingnya badan-badan PBB berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program dan aktivitasnya baik di pusat maupun daerah.
Pada akhir sidang, Co-Chair dari Direktorat Sosial Budaya dan OINB, Kementerian Luar Negeri, menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan IUNCF guna memperkuat koordinasi yang efektif antara PBB dengan Pemerintah Indonesia. Sebagai tindak lanjut pertemuan WG I ini, Dit. Sosbud OINB Kemlu akan melakukan penjajakan mengenai modalitas pembahasan isu-isu tematik yang menjadi kepentingan bersama, yang melibatkan kementerian / lembaga terkait dan badan-badan PBB di Indonesia.
IUNCF telah terbukti merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan isu-isu, hambatan-hambatan dalam kerjasama RI-PBB. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan koordinasi antara K/L dalam kerangka IUNCF dalam upaya memperkuat kerjasama dengan Badan PBB sehingga semakin terintegrasi dengan prioritas pembangunan RI.
 

Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung A
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550
Telp : +62 21 780 4117
Mobile : +62821 1089 7194
humas@pertanian.go.id