Indonesia   |   Inggris

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Seminar Kajian Pergeseran Rastra ke BPNT dan Implikasinya


Foto Artikel

Jakarta - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian kembali menyelenggarakan seminar rutin bulanan dengan mengangkat isu aktual di sektor pertanian. Seminar yang dibuka oleh Kepala PSEKP, Dr. Abdul Basit pada tanggal 29 Januari 2019 yang bertempat di Gedung A Kementerian Pertanian mengangkat topik Pergeseran Rastra ke BPNT dan Implikasinya. Materi dipaparkan oleh Dr. Benny Rachman (Peneliti Utama PSEKP) dan dipandu oleh Dr. M.O. Royani (Sesditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial). Seminar dihadiri dari berbagai instansi lingkup Kementerian Pertanian, Kadin, Kemensos, KTNA, Polbangtan, dan stakeholder terkait lainnya.
 
Tujuan pemaparan topik ini adalah untuk mengetahui tentang pergeseran Program Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menelaah infrastruktur dan perkembangan penyaluran Rastra-BPNT, sejauhmana peran penting Kementerian Pertanian dalam Program Rastra-BPNT, dan menelaah implikasi dan opsi kebijakan.
 
Narasumber telah memaparkan materi cukup komprehensif, baik terkait histori bantuan pangan untuk masyarakat miskin hingga terjadinya pergeseran ke BPNT, maupun permasalahan seputar bansos pangan. Beberapa isu masalah bansos pangan, antara lain ketersediaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum akurat, sistem transaksi seringkali error, sosialisasi yang belum efektif, mesin EDC belum siap, masih ditemukan pemaketan barang (beras-telur) bukan berdasarkan keinginan KPM, dan pengawasan kurang berjalan dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, alternatif untuk perbaikan ke depan, antara lain perlu dilakukan perbaikan data BPNT, peningkatan koordinasi untuk kesiapan signal khususnya di daerah yang terkendala dengan signal, seluruh pihak terkait bekerja sesuai rencana, dan perlu dilakukan pemantauan intensif dan berkelanjutan.
 
Diskusi berjalan cukup hangat, karena banyak peserta memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan program BPNT ke depan. Hasil seminar ini menawarkan beberapa opsi kebijakan, diantaranya (1) seiring dengan pengaruh Rastra dan BPNT terhadap harga semakin kecil, stabilisasi harga akan sangat bergantung pada kekuatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Volume CBP harus diperbesar /dipertahankan pada level 2-2,5 juta ton. CBP terdiri atas beras medium dan premium yang dapat digunakan untuk kepentingan OP dan berbagai program pemerintah; (2) untuk mempertahankan eksistensi Bulog sebagai penyangga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, pemerintah perlu memberi ruang lebih luas dalam penyediaan beras dan pangan lainnya melalui outlet/e-waroeng program BPNT; dan (3) mengingat sentra produksi beras/padi tidak menyebar secara merata, maka khusus untuk wilayah-wilayah non-sentra padi, sebaiknya Progam Rastra tetap dipertahankan, sementara BPNT lebih difokuskan ke wilayah-wilayah sentra padi.
Untuk penyempurnaan Program BPNT ke depan, tentu masih dibutuhkan diskusi-diskusi lanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Program BPNT ke depan diharapkan mampu mengantisipasi perkembangan permasalahan yang berpotensi muncul di lapangan.

Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung A
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550
Telp : +62 21 780 4117
Mobile : +62821 1089 7194
humas@pertanian.go.id