Indonesia   |   Inggris

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Berita Foto

Bantuan Hukum

UK/UPT melalui Biro Hukum mengajukan surat yang ditandatangani oleh Kepala UK/UPT yang dilampiri dengan kronologi dan Bukti terhadap masalah/perkara yang dihadapi dan ditujukan kepada Kepala Biro Hukum.

Kepala biro hukum mendisposisikan surat kepada kepala bagian untuk melakukan penyelesaian lebih lanjut.

Kabag bersangkutan mendisposisi surat tersebut kepala Kasubbag terkait masalah hukum tersebut.

Kasub mempelajari Perkara dimaksud dan memilah-milah perkara yang diajukan dan melakukan proses lebih lanjut.

Dari Proses tersebut  menghasilkan dua pilihan output yaitu legal opinion atau melakukan proses hukum lebih lanjut.

Kasubbag mengirimkan surat hasil pemilahan dan pemrosesan perkara tertulis kepada UK/UPT bersangkutan.

Apabila diperlukan proses hukum lebih lanjut maka biro hukum akan melakukan koordinasi dan membentuk tim (melalui kabag, Karo, sekjan dan menteri).

Setelah melakukan proses hukum, salinan putusan disampaikan kepada UK/UPT.


Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung A
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550
Telp : +62 21 780 4117
Mobile : +62821 1089 7194
humas@pertanian.go.id