Indonesia   |   Inggris

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Informasi Publik

Laporan akses Informasi Publik merupakan dokumen Informasi Publik tahunan dengan jenis klasifikasi Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala. Laporan ini terdiri dari jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik, jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak, dan alasan penolakan permohonan Informasi Publik.


Lihat Selengkapnya

Daftar Informasi Publik yang dikuasai adalah hasil dari pengelolaan dokumen informasi publik yang dikuasai Kementerian Pertanian yang disahkan melalui penerbitan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Pertanian. Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik apa saja yang dikuasai Kementerian Pertanian, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Daftar Informasi Publik PPID 2011 2012 2013 2014
       

INFORMASI DAN INFORMASI PUBLIK

Apakah yang dimaksud dengan Informasi ? Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.


Apa yang dimaksud dengan Informasi Publik ? Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.

Apakah seluruh Informasi Publik adalah informasi yang dapat diakses oleh Publik ? Ya. Seluruh Informasi Publik dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang dikecualikan/ rahasia.

 BADAN PUBLIK

Apakah yang dimaksud dengan Badan Publik dalam UU KIP ?

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

 

Definisi Badan Publik dalam UU KIP tidak mencakup partai politik dan BUMN/BUMD. Apakah partai politik, BUMN/BUMD termasuk sebagai Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP ?

Ya. Meskipun dalam definisi Badan Publik tidak menyebutkan partai politik dan BUMN/BUMD, tetapi dalam Batang Tubuh UU KIP disebutkan bahwa partai (Pasal 15 UU KIP) dan BUMN/BUMD (Pasal 14 UU KIP) memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik sesuai yang disebutkan dalam pasal tersebut.

 

Apa saja ruang lingkup Badan Publik ?

Ruang lingkup Badan Publik mencakup :

  1. Lembaga eksekutif;
  2. Lembaga legislatif;
  3. Lembaga yudikatif;
  4. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  5. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
  6. Partai politik; dan
  7. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

 

Apa kriteria untuk menentukan ruang lingkup Badan Publik ?

Kriteria untuk menentukan ruang lingkup Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU KIP, yaitu :

  1. Badan publik yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun badan lainnya, yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik sebagian maupun seluruhnya;
  2. Badan non penyelenggara negara atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyaraka, dan/atau luar negeri.

Selain kriteria di atas, untuk menentukan suatu badan hukum menjadi Badan Publik yang dibebani tanggung jawab melaksanakan UU KIP atau tidak, maka dapat dilakukan melalui pendekatan fungsi. Terdapat empat fungsi yang diperankan oleh Badan Publik :

  1. Fungsi regulasi, pengaturan, perizinan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara;
  2. Fungsi alokasi untuk mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam ;
  3. Fungsi distribusi untuk memenuhi pelayanan kebutuhan publik dan pemerataan pembangunan;
  4. Fungsi stabilisasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, moneter, dan fiskal.

 

Dengan pendekatan fungsi di atas, secara ideal, penentuan suatu lembaga menjadi Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP atau tidak dapat dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut :

  1. lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang memaksa. Termasuk dalam kriteria ini adalah membuat suatu kebijakan berupa regulasi yang menyangkut penyelenggaraan negara yang mengikat dan memaksa publik. Misalnya, membuat peraturan perundang-undangan atau petunjuk atau pedoman yang berlaku dan memaksa publik untuk menaati dan menjalankannya;
  2. lembaga tersebut melaksanakan satu atau lebih fungsi negara sebagai badan hukum publik;
  3. lembaga tersebut memperoleh kewenangan secara atributif, delegatif, mandat atau konsesi yang ditujukan untuk menjalankan kepentingan umum/pelayanan kepentingan umum. Kewenangan demikian dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, dari penugasan oleh keputusan pejabat yang berwenang atau kewenangan yang timbul akibat adanya kerjasama antara pemerintah dan badan publik untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.

Dengan pendekatan fungsi tersebut, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi negara/ penyelenggara negara dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksananya.

 

Apakah komisi Informasi dapat menetapkan suatu lembaga menjadi Badan Publik suatu lembaga menjadi Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP ?

Ya. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian Sengketa Informasi publik, Komisi Informasi dapat terlebih dahulu memeriksa dan menetapkan kualifikasi suatu Lembaga apakah termasuk Badan Publik atau tidak berdasarkan UU KIP sebelum memeriksa materi sengketanya.

 

Apa kewajiban Badan Publik ?

Kewajiban-kewajiban Badan Publik antara lain :

  1. menyediakan dan memberikan Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa melalui permohonan ) maupun secara pasif (dengan permohonan);
  2. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
  3. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterma Badan Publik;
  5. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
  6. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
  7. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
  8. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
  10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi; dan
  11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik

 KELOMPOK INFORMASI PUBLIK

Kelompok Informasi Publik apa saja yang diatur dalam UU KIP?

Kelompok Informasi Publik dalam UU KIP :

  1. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
  2. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
  3. Informasi Publik yang Wajib tersedia Setiap Saat;
  4. Informasi Publik yang Dikecualikan.

Bagaimana UU KIP mengatur kelompok Informasi Publik berdasarkan cara perolehannya?

       1. Informasi Publik yang terbuka (dapat diakses)

           a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

           b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;

           c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; serta

       2. Informasi Publik yang tertutup/dikecualikan (tidak dapat diakses).

Untuk informasi pada angka 1 huruf (a) dan (b) bersifat aktif, dimana Badan Publik wajib mengumumkannya. Sedangkan untuk kategori angka 1 huruf (c) bersifat pasif, dimana Badan Publik dapat memberikan berdasarkan permohonan. Sedangkan informasi pada angka 2 harus disimpan dan tidak dibocorkan oleh Badan Publik.

Perlu diingat bahwa informasi pada angka 1 huruf (a) dan (b) juga dapat diakses melalui permohonan informasi meskipun telah diumumkan. Selain itu, permohonan informasi juga dapat dilakukan pada informasi lainnya (sepanjang tidak termasuk yang dikecualikan/dirahasiakan) dalam hal memang dikuasai oleh Badan Publik tersebut namun belum dikategorikan dalam ketiga kategori tersebut. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan layanan Informasi Publik, Badan Publik perlu secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola semua informasi yang dikuasainya dan mengkategorikannya ke dalam kategori diatas.

Selengkapnya di http://ppid.pertanian.go.id/


Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung A
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550
Telp : +62 21 780 4117
Mobile : +62821 1089 7194
humas@pertanian.go.id